Pancasila Relevan Menangkal Radikalisme dan Isu Separatisme

Genial. Rektor Universitas Pancasila (UP) Profesor Wahono Sumaryono mengatakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat relevan untuk menangkal radikalisme dan isu separatisme.

“Saya mengajak civitas akademika khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya tidak terpancing dengan isu-isu separatisme dan tidak menumbuhkan prasangka antargolongan dan meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan,” kata Wahono di Kampus Universitas Pancasila, seperti dilansir dari bipol.co Rabu (11/9/2019).

Ia berharap semua pihak di kampus mengaplikasikan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu kewajiban secara moral,  terus menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kampus dan juga kehidupan bermasyarakat.

“Para jurnalis juga mempunyai fungsi yang sama yakni sama-sama bagaimana kita bersinergi untuk berbagi informasi yang benar, yang sifatnya mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan bangsa dan menuju cita-cita nasional,” katanya.

Sedangkan Ketua Pusat Studi Pancasila UP Hendra Nurtjahyo berharap dari pendidikan Pancasila yang dikembangkan di UP selain mahasiswa dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari juga untuk mencegah benih-benih gerakan dan isu-isu radikalisme maupun separatisme agar tidak mendapat tempat di kalangan generasi muda.

“Jangan sampai isu radikalisme dan separatisme berkembang di kalangan generasi muda,” ujarnya. Sementara itu Direktur Kantor Internasional Universitas Pancasila Profesor Eddy Pratomo yang juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro (Undip) Semarang  menegaskan hukum internasional tidak mengenal referendum bagi wilayah yang sudah merdeka.

“Bukan hanya hukum nasional yang melarang referendum bagi Papua, melainkan juga hukum internasional,” kata pakar hukum internasional Eddy Pratomo.

Profesor Pratomo mengatakan referendum bagi penentuan nasib sendiri hanya dapat dilakukan dalam konteks kolonialisme dan ini sudah dilakukan oleh Papua Bersama seluruh wilayah NKRI lainnya bersama-sama pada tanggal 17 Agustus 1945.

Menurut Pratomo, keinginan segelintir kelompok untuk referendum bagi Papua bukan lagi penentuan nasib sendiri namun masuk kategori separatisme.

“Sayangnya hukum internasional tidak mengakui adanya hak separatisme bagi suatu bagian wilayah, karena hukum ini mengenal prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah negara,” tegasnya.

Pratomo juga menyayangkan adanya opini yang dikembangkan oleh kelompok pro kemerdekaan Papua bahwa seolah-olah Papua memiliki hak yang mirip dengan Timtim, sehingga menganjurkan agar referendum yang sama juga diberikan kepada Papua.

“Ini pandangan keliru yang tidak paham hukum internasional sehingga tidak bisa membedakan status Papua dan Timtim dalam sistem hukum ini,” kata Pratomo.(Mil)

Tim Redaksihttps://www.genial.id/
Tim Redaksi Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial

Baca Juga

Populer

Ketum Hipmi 2019-2022 Dijabat Kader PDI Perjuangan

Genial. CEO PT Batulicin 69 dan PT Maming 69, Mardani H Maming resmi terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode kepengurusan...

Ada Pihak yang Menyerang Pribadi, PDIP Siap Pasang Badan untuk Jokowi

Genial. PDI Perjuangan pasang badan saat pribadi Presiden RI, Joko Widodo yang juga kader banteng diserang terkait pro kontra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Kami mengkritik...

Kisah Habibie di Ujung Kekuasaan Soeharto: Terima Telepon Mengejutkan dari Menko Ginandjar

Genial. BJ. Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia, mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, pada sekira pukul 18.05 WIB,...

Rafiq Pimpin DPRD Sumbawa, Segera Diparipurnakan

Genial. Sumbawa Besar - Keempat calon Pimpinan DPRD, A. Rafiq dari PDIP (Ketua), M. Ansori dari Partai Gerindra (Wakil Ketua), Syamsul Fikri M.Si dari...

Konsolidasi di Kalbar, PDIP Target Menang Minimal 60 Persen di Pilkada 2020

Genial. Di Pilkada Serentak 2020, akan ada pemilihan kepala daerah baru di 7 wilayah kabupaten/kota. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya...

Sejarah Penyusunan Naskah Proklamasi

Tulisan ini pernah dimuat di jurnal Negarawan tahun 2006 Membuka Catatan Sejarah: Detik-Detik Proklamasi, 17 Agustus 1945***Rombongan penjemput tiba di Rengasdengklok sekitar pukul 17.00....

Pancasila Relevan Menangkal Radikalisme dan Isu Separatisme

Genial. Rektor Universitas Pancasila (UP) Profesor Wahono Sumaryono mengatakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat relevan untuk menangkal radikalisme dan isu separatisme.

“Saya mengajak civitas akademika khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya tidak terpancing dengan isu-isu separatisme dan tidak menumbuhkan prasangka antargolongan dan meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan,” kata Wahono di Kampus Universitas Pancasila, seperti dilansir dari bipol.co Rabu (11/9/2019).

Ia berharap semua pihak di kampus mengaplikasikan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu kewajiban secara moral,  terus menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kampus dan juga kehidupan bermasyarakat.

“Para jurnalis juga mempunyai fungsi yang sama yakni sama-sama bagaimana kita bersinergi untuk berbagi informasi yang benar, yang sifatnya mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan bangsa dan menuju cita-cita nasional,” katanya.

Sedangkan Ketua Pusat Studi Pancasila UP Hendra Nurtjahyo berharap dari pendidikan Pancasila yang dikembangkan di UP selain mahasiswa dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari juga untuk mencegah benih-benih gerakan dan isu-isu radikalisme maupun separatisme agar tidak mendapat tempat di kalangan generasi muda.

“Jangan sampai isu radikalisme dan separatisme berkembang di kalangan generasi muda,” ujarnya. Sementara itu Direktur Kantor Internasional Universitas Pancasila Profesor Eddy Pratomo yang juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro (Undip) Semarang  menegaskan hukum internasional tidak mengenal referendum bagi wilayah yang sudah merdeka.

“Bukan hanya hukum nasional yang melarang referendum bagi Papua, melainkan juga hukum internasional,” kata pakar hukum internasional Eddy Pratomo.

Profesor Pratomo mengatakan referendum bagi penentuan nasib sendiri hanya dapat dilakukan dalam konteks kolonialisme dan ini sudah dilakukan oleh Papua Bersama seluruh wilayah NKRI lainnya bersama-sama pada tanggal 17 Agustus 1945.

Menurut Pratomo, keinginan segelintir kelompok untuk referendum bagi Papua bukan lagi penentuan nasib sendiri namun masuk kategori separatisme.

“Sayangnya hukum internasional tidak mengakui adanya hak separatisme bagi suatu bagian wilayah, karena hukum ini mengenal prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah negara,” tegasnya.

Pratomo juga menyayangkan adanya opini yang dikembangkan oleh kelompok pro kemerdekaan Papua bahwa seolah-olah Papua memiliki hak yang mirip dengan Timtim, sehingga menganjurkan agar referendum yang sama juga diberikan kepada Papua.

“Ini pandangan keliru yang tidak paham hukum internasional sehingga tidak bisa membedakan status Papua dan Timtim dalam sistem hukum ini,” kata Pratomo.(Mil)

Tim Redaksihttps://www.genial.id/
Tim Redaksi Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial

Baca Juga

Populer

Desa Poto Kab. Sumbawa Percontohan Pemajuan Kebudayaan di Indonesia

Desa Poto merupakan satu-satunya desa di kawasan timur Indonesia yang terpilih, dan akan direplikasi oleh desa-desa lainnya di Indonesia.

Ketum Hipmi 2019-2022 Dijabat Kader PDI Perjuangan

Genial. CEO PT Batulicin 69 dan PT Maming 69, Mardani H Maming resmi terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode kepengurusan...

Sebut Jokowi Salah Urus Negara, Alumni HMI: Pernyataan Amien Sangat Naif dan Lecehkan Pilihan Rakyat

Genial. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mahmuddin Muslim menilai pernyataan Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais yang menyebut pemerintahan Jokowi-JK sudah salah urus...

Lima Bersaudara Dilantik Jadi Anggota DPRD

GENIAL. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, periode 2019-2024, menjadi saksi bisu keberhasilan lima bersaudara....

Ada Pihak yang Menyerang Pribadi, PDIP Siap Pasang Badan untuk Jokowi

Genial. PDI Perjuangan pasang badan saat pribadi Presiden RI, Joko Widodo yang juga kader banteng diserang terkait pro kontra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Kami mengkritik...

Kemendikbud Gelar Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional

GENIAL. Upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing terus dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Salah...

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial