GBHN Diperlukan Agar Rencana Pembangunan Berkesinambungan

GENIAL. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dibutuhkan agar rencana pembangunan tetap berkesinambungan.

“Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN,” kata Tjahjo ditemui di Istana Negara Jakarta, Senin (12/8).

Menurut Tjahjo, program pembangunan dalam GBHN nantinya akan dijabarkan dengan skala prioritas. Seperti dilansir Gesuri.id Mendagri menjelaskan rencana pembangunan dalam GBHN tetap harus sesuai dengan Pancasila.

“Saya kira mayoritas semua sepakat, tapi perlu mengubah UUD,” tambah Tjahjo.

Sebelumnya sejumlah anggota MPR RI menilai GBHN diperlukan agar bangsa Indonesia memiliki arah dan pedoman berbangsa yang jelas. Menurut anggota Fraksi PKS MPR RI Andi Akmal Pasluddin UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak cukup dan tidak memiliki legitimasi kuat sehingga MPR harus memiliki garis besar.

Dia mengatakan kepemimpinan kepala negara mau pun kepala daerah, bahkan hingga selama sepuluh tahun, tidak menjamin sistem perencanaan tetap berjalan sesuai agenda.
Selain itu, Kongres V PDI Perjuangan merekomendasikan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali diberikan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan dengan adanya GBHN maka semuanya dibimbing oleh sebuah arah, yakni bagaimana bangsa Indonesia maju dan dapat menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa maju.[Mil]

Avatar
Tim Redaksihttps://www.genial.id/
Tim Redaksi Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial

Baca Juga

Populer

Konsep GBHN yang Diusulkan PDIP Berbeda dengan Zaman Orba

GENIAL. Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan, konsep Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diusulkan PDI Perjuangan berbeda...

Lima Bersaudara Dilantik Jadi Anggota DPRD

GENIAL. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, periode 2019-2024, menjadi saksi bisu keberhasilan lima bersaudara....

PDIP Unjuk Gigi Tim Penanggulangan Bencana

GENIAL. PDI Perjuangan unjuk gigi penanganan cepat penanggulangan bencana yang terjadi di Tanah Air saat delegasi Rusia menyambangi Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta,...

Abdul Rafiq Potensial untuk Ketua DPRD Sumbawa

GENIAL. DPC PDI Perjuangan Sumbawa setidaknya menyiapkan tiga nama yang dicalonkan sebagai Ketua DPRD. Ketiga nama tersebut adalah Abdul Rafiq, Gita Liesbano, dan Eddy...

Berharap Duduk di Komisi X DPR Rano Berkomitmen Majukan Budaya

GENIAL. Caleg DPR RI terpilih periode 2019-2024 Rano Karno mengatakan kebudayaan adalah salah satu bagian dari Trisakti Bung Karno. Karena itu, PDI Perjuangan menjadikan...

Anak Kartosuwiryo Berikrar Setia Pada NKRI di Hadapan Wiranto

GENIAL. Sarjono Kartosuwiryo, anak dari Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, tokoh utama Gerakan DI/TII yang hendak mendirikan Negara Islam Indonesia, membaca ikrar setia terhadap Pancasila, UUD...

GBHN Diperlukan Agar Rencana Pembangunan Berkesinambungan

GENIAL. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dibutuhkan agar rencana pembangunan tetap berkesinambungan.

“Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN,” kata Tjahjo ditemui di Istana Negara Jakarta, Senin (12/8).

Menurut Tjahjo, program pembangunan dalam GBHN nantinya akan dijabarkan dengan skala prioritas. Seperti dilansir Gesuri.id Mendagri menjelaskan rencana pembangunan dalam GBHN tetap harus sesuai dengan Pancasila.

“Saya kira mayoritas semua sepakat, tapi perlu mengubah UUD,” tambah Tjahjo.

Sebelumnya sejumlah anggota MPR RI menilai GBHN diperlukan agar bangsa Indonesia memiliki arah dan pedoman berbangsa yang jelas. Menurut anggota Fraksi PKS MPR RI Andi Akmal Pasluddin UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak cukup dan tidak memiliki legitimasi kuat sehingga MPR harus memiliki garis besar.

Dia mengatakan kepemimpinan kepala negara mau pun kepala daerah, bahkan hingga selama sepuluh tahun, tidak menjamin sistem perencanaan tetap berjalan sesuai agenda.
Selain itu, Kongres V PDI Perjuangan merekomendasikan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali diberikan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan dengan adanya GBHN maka semuanya dibimbing oleh sebuah arah, yakni bagaimana bangsa Indonesia maju dan dapat menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa maju.[Mil]

Avatar
Tim Redaksihttps://www.genial.id/
Tim Redaksi Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial

Baca Juga

Populer

Lima Bersaudara Dilantik Jadi Anggota DPRD

GENIAL. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, periode 2019-2024, menjadi saksi bisu keberhasilan lima bersaudara....

Lord Didi dan Romantisme Orang Jawa

GENIAL.  Tentu banyak unsur sehingga Didi Kempot dijuluki sebagai Lord Didi dan lebih dari itu “The Godfather of Broken Heart”. Yang jelas, dia diuntungkan...

Konsep GBHN yang Diusulkan PDIP Berbeda dengan Zaman Orba

GENIAL. Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan, konsep Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diusulkan PDI Perjuangan berbeda...

Djarot Sindir Anies, Jomblo kok Betah!

GENIAL. Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mempertanyakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang masih betah ‘menjomblo’ memimpin Ibu Kota. Djarot yang pernah...

Relawan Eksponen HMI Pro Jokowi Minta Jaksa Agung Jangan Partisan

GENIAL. Wacana perebutan posisi Jaksa agung jadi bahasan politisi partai koalisi Jokowi. Tentu saja, wacana "perebutan" posisi Jaksa agung tidak elok. Pasalnya sebagai bagian...

Abdul Rafiq Potensial untuk Ketua DPRD Sumbawa

GENIAL. DPC PDI Perjuangan Sumbawa setidaknya menyiapkan tiga nama yang dicalonkan sebagai Ketua DPRD. Ketiga nama tersebut adalah Abdul Rafiq, Gita Liesbano, dan Eddy...
Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial