Catatan Kritis Mahasiswa untuk DPR RI Baru

Genial – Berbagai kondisi dan Kekisruhan yang melanda Negeri perlu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang pada tanggal 1 Oktober 2019 telah dilantik. Berhubung masih hangatnya momentum Pelantikan DPR, perlu kiranya disampaikan beberpa permasalah krusial yang harus menjadi perhatian DPR kedepannya, sehingga kejadian-kejadian yang mengarah kepada ke Gaduhan Nasional tidak terjadi kembali.

Segalaya upaya dan perjuang yang disuarakan oleh mahasiswa pada prinsipnya kembali kepada semangat perbaikan Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih aspiratif dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia.

Persoalan krusial pertama yang menjadi sorotan seluruh mahasiswa Indonesia yakni Rancangan undang-undang yang masih menimbulkan polemik dan kegaduhan nasional karena terjadi protes dan penolkan dimana-mana. Protes dan penolakan tersebut terjadi karena kurangnya keterlibatan dan keterbukaan informasi publik, sehingga pasal-pasal dalam Rancangan undang-undang dianggap kurang aspiratif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial apabila di sahkan. Bahkan ada juga pasal yang menimbulkan kerugian Sumber Daya Alam dan hajat hidup rakyat Indonesia.

Apabila kita memperhatikan pasal-pasal di RKUHP, masih ada beberapa pasal yang dianggap blunder dan bahkan kurang pas. Seperti halnya pasal 278 berkenaan dengan Unggas Berkeliaran, dijelaskan bahwa membiarkan unggas berkeliaran di Kebun/Lahan tanaman orang lain bisa dipidanakan hingga 10 Juta.

Gelandangan Pasal 432 di jelaskan bahwa wanita pekerja pulang malam hari dan terlunta-lunta hingga dianggap Gelandangan Dikenai Denda Rp. 1 Juta, ini dianggap bersebrangan dengan UUD 45 bahwa fakir misin dan anak terlantar diperlihara oleh Negara.

Pasal 218, Jurnalis atau warganet mengkritik presiden terancam pidana 3,5 Tahun, ini dianggap pasal karet yang sangat terbuka untuk ditafsirkan sesuai kepentingan politik penguasa, artinya beberapa pasal diatas merupakan sebagian kecil dari pasal-pasal yang diprotes dan ditolak.

Ditambah dengan adanya RUU Pertanahan yang pasal-pasalnya Kontroversial, memuat materi peraturan sepertihalnya Korban Penggusuran yang melawan terancam pidana, nama Pemilik HGU di rahasiakan, masa Kepemilikan HGU diperpanjang 90 Tahun. Artinya tidak ada keterbukaan Informasi Publik, kepentingan korporasi lebih di perlihatkan, adapun kepentingan rakyat seolah nampak dikesampingkan.

Selanjutnya berkenaan dengan RUU Minerba, juga sama memuat pasal yang kontroversi, seperti pada pasal 115 yang menjelaskan, Apabila masyarakat menolak lahannya diberikan kepada perusahaan tambang, maka merupakan tindak pidana. Artinya ini membuka eksploitasi minerba secara tidak terbatas, tentu yang diuntungkan korporasi. Sekali lagi rakyat hanya bisa berduka cita.

Kalau ditelisik lebih dalam, sudah sangat jelas banyaknya perusahaan tambang di Kalimantan dan sumatera banyak menuai kerugian, seperti hilangnya mata pencaharian petani, air susah dan tercemar serta muncul berbagai macam penyakit.

Bahkan yang lebih mengerikan ada beberapa dusun yang hilang karena dampak dari perluasan usaha tambang, tidak hanya itu di Kabupaten Kutai Karta Negera Desa Mulawarman, yang awalnya luas wilayah desa tersebut 2.000 hektar mengecil menjadi 87 Hektar, dikarenakan dampak dari perluasan tambah. Sekali lagi korporasi seolah lebih berkuasa, dan Negara tidak hadir untuk melindungi Nasib dan kepentingan Rakyatnya.

Persoalan krusial Kedua berkenaan dengan karhutla yang terjadi di Kalimantan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Menurut BNPB luas lahan hutan yang terbakar dari Januari hingga Agustus 2019 seluas 328.724 Hektar, artinya hampir lima kali luas Jakarta. Sebanyak 39.277 warga di Provinsi Riau menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut ( ISPA ) akibat polusi karhutla sejak agustus hingga awal September.

Adapun untuk tersangka, Kepolisian Republik Indonesia menetapkan 345 orang, dan 11 Korporasi. Tentu ini sangat memperhatikan, hutan dan tanah yang merupakan aset bangsa untuk generasi selanjutnya di bumi hanguskan oleh oknum-oknum dan korporasi yang tidak bertanggung Jawab. Ini harus menjadi sorotan DPR kedepan, karena setiap tahun karhutla terjadi dan setip tahun juga tanah Indonesia berkurang. Kalau hutan dan tanah Indonesia tidak dijaga dan dirawat maka umur bangsa ini terancam pendek.

Persoalan Krusial Ketiga berhubugan dengan Penegakan dan Penuntasan Hak Asasi Manusia. Peristiwa terdekat, Domonstrasi Mahasiswa yang dilaksanakan pada 24 September, menelan banyak korban. Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, ada 254 mahasiswa yang sempat di rawat dirumah sakit. Terlebih dengan adanya korban jiwa yakni Dua mahasiswa UHO menjadi korban penanganan represif aparat terhadap unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra pada hari Kamis, 26 dan 27 September 2019. Menjadi duka bersama, kejadian ini harus di usut tuntas, karena ini menjadi kejadian dan kejahatan HAM yang kesekian kalinya.

Sebelumnya sempat santer juga kasus HAM yang terjadi di Bulan Mei yang memakan korban Jiwa Lebih banyak, entah sampai mana penangannya. Kedepan persoalan HAM harus secara serius di perhatikan oleh DPR, karena berbicara soal HAM, sama saja sedang memperbincangankan nasib, nyawa dan kehidupan manusia. Belum lagi ditambah persoalan HAM yang terjadi di Papua, artinya tidak ada alasan bagi DPR untuk tidak serius.

Apa yang di utarakan diatas merupakan catatan dari mahasiswa selaku generasi muda bangsa yang bersumber dari nalar kritisnya untuk perbaikan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih aspiratif dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia.(*)

(*) Ilham Nur Hidayatullah
Ketua PW Hima Persis DKI Jakarta

Baca Juga

Terkini

Ini Isi Pidato Lengkap Jokowi Pasca Dilantik

Genial - Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Dalam pidato pertamanya usai pelantikan, Jokowi menekankan pentingnya mendobrak...

Resmi! Jokowi – Ma’ruf Amin Jabat Presiden & Wakil Presiden RI

Genial - Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin telah mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, Jokowi-Ma'ruf resmi menjadi RI-1...

Panglima TNI Jelang Pelantikan: Lancar dan Keamanan Terjaga

Genial - Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama dengan Kapolri Jendral Tito Karnavian melakukan peninjauan ke...

Pengamat: Saat Ini yang Paling Dinanti Pengumuman Kabinet Kerja Jilid Dua

Genial - Menteri-menteri yang nantinya akan membantu Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya haru mampu bekerja keras dan profesional. Ini harus benar-benar dilakukan untuk...

Megawati, SBY dan Prabowo Bakal Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma’ruf

Genial - Presiden- wakil presiden, Jokowi - Ma'ruf Amin akan dilantik hari ini, Minggu Minggu (20/10) di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Pelantikan akan dilakukan oleh...

Prabowo Pastikan Hadiri Pelantikan Jokowi – Amin

Genial - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri upacara pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, di...

Catatan Kritis Mahasiswa untuk DPR RI Baru

Genial – Berbagai kondisi dan Kekisruhan yang melanda Negeri perlu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang pada tanggal 1 Oktober 2019 telah dilantik. Berhubung masih hangatnya momentum Pelantikan DPR, perlu kiranya disampaikan beberpa permasalah krusial yang harus menjadi perhatian DPR kedepannya, sehingga kejadian-kejadian yang mengarah kepada ke Gaduhan Nasional tidak terjadi kembali.

Segalaya upaya dan perjuang yang disuarakan oleh mahasiswa pada prinsipnya kembali kepada semangat perbaikan Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih aspiratif dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia.

Persoalan krusial pertama yang menjadi sorotan seluruh mahasiswa Indonesia yakni Rancangan undang-undang yang masih menimbulkan polemik dan kegaduhan nasional karena terjadi protes dan penolkan dimana-mana. Protes dan penolakan tersebut terjadi karena kurangnya keterlibatan dan keterbukaan informasi publik, sehingga pasal-pasal dalam Rancangan undang-undang dianggap kurang aspiratif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial apabila di sahkan. Bahkan ada juga pasal yang menimbulkan kerugian Sumber Daya Alam dan hajat hidup rakyat Indonesia.

Apabila kita memperhatikan pasal-pasal di RKUHP, masih ada beberapa pasal yang dianggap blunder dan bahkan kurang pas. Seperti halnya pasal 278 berkenaan dengan Unggas Berkeliaran, dijelaskan bahwa membiarkan unggas berkeliaran di Kebun/Lahan tanaman orang lain bisa dipidanakan hingga 10 Juta.

Gelandangan Pasal 432 di jelaskan bahwa wanita pekerja pulang malam hari dan terlunta-lunta hingga dianggap Gelandangan Dikenai Denda Rp. 1 Juta, ini dianggap bersebrangan dengan UUD 45 bahwa fakir misin dan anak terlantar diperlihara oleh Negara.

Pasal 218, Jurnalis atau warganet mengkritik presiden terancam pidana 3,5 Tahun, ini dianggap pasal karet yang sangat terbuka untuk ditafsirkan sesuai kepentingan politik penguasa, artinya beberapa pasal diatas merupakan sebagian kecil dari pasal-pasal yang diprotes dan ditolak.

Ditambah dengan adanya RUU Pertanahan yang pasal-pasalnya Kontroversial, memuat materi peraturan sepertihalnya Korban Penggusuran yang melawan terancam pidana, nama Pemilik HGU di rahasiakan, masa Kepemilikan HGU diperpanjang 90 Tahun. Artinya tidak ada keterbukaan Informasi Publik, kepentingan korporasi lebih di perlihatkan, adapun kepentingan rakyat seolah nampak dikesampingkan.

Selanjutnya berkenaan dengan RUU Minerba, juga sama memuat pasal yang kontroversi, seperti pada pasal 115 yang menjelaskan, Apabila masyarakat menolak lahannya diberikan kepada perusahaan tambang, maka merupakan tindak pidana. Artinya ini membuka eksploitasi minerba secara tidak terbatas, tentu yang diuntungkan korporasi. Sekali lagi rakyat hanya bisa berduka cita.

Kalau ditelisik lebih dalam, sudah sangat jelas banyaknya perusahaan tambang di Kalimantan dan sumatera banyak menuai kerugian, seperti hilangnya mata pencaharian petani, air susah dan tercemar serta muncul berbagai macam penyakit.

Bahkan yang lebih mengerikan ada beberapa dusun yang hilang karena dampak dari perluasan usaha tambang, tidak hanya itu di Kabupaten Kutai Karta Negera Desa Mulawarman, yang awalnya luas wilayah desa tersebut 2.000 hektar mengecil menjadi 87 Hektar, dikarenakan dampak dari perluasan tambah. Sekali lagi korporasi seolah lebih berkuasa, dan Negara tidak hadir untuk melindungi Nasib dan kepentingan Rakyatnya.

Persoalan krusial Kedua berkenaan dengan karhutla yang terjadi di Kalimantan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Menurut BNPB luas lahan hutan yang terbakar dari Januari hingga Agustus 2019 seluas 328.724 Hektar, artinya hampir lima kali luas Jakarta. Sebanyak 39.277 warga di Provinsi Riau menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut ( ISPA ) akibat polusi karhutla sejak agustus hingga awal September.

Adapun untuk tersangka, Kepolisian Republik Indonesia menetapkan 345 orang, dan 11 Korporasi. Tentu ini sangat memperhatikan, hutan dan tanah yang merupakan aset bangsa untuk generasi selanjutnya di bumi hanguskan oleh oknum-oknum dan korporasi yang tidak bertanggung Jawab. Ini harus menjadi sorotan DPR kedepan, karena setiap tahun karhutla terjadi dan setip tahun juga tanah Indonesia berkurang. Kalau hutan dan tanah Indonesia tidak dijaga dan dirawat maka umur bangsa ini terancam pendek.

Persoalan Krusial Ketiga berhubugan dengan Penegakan dan Penuntasan Hak Asasi Manusia. Peristiwa terdekat, Domonstrasi Mahasiswa yang dilaksanakan pada 24 September, menelan banyak korban. Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, ada 254 mahasiswa yang sempat di rawat dirumah sakit. Terlebih dengan adanya korban jiwa yakni Dua mahasiswa UHO menjadi korban penanganan represif aparat terhadap unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra pada hari Kamis, 26 dan 27 September 2019. Menjadi duka bersama, kejadian ini harus di usut tuntas, karena ini menjadi kejadian dan kejahatan HAM yang kesekian kalinya.

Sebelumnya sempat santer juga kasus HAM yang terjadi di Bulan Mei yang memakan korban Jiwa Lebih banyak, entah sampai mana penangannya. Kedepan persoalan HAM harus secara serius di perhatikan oleh DPR, karena berbicara soal HAM, sama saja sedang memperbincangankan nasib, nyawa dan kehidupan manusia. Belum lagi ditambah persoalan HAM yang terjadi di Papua, artinya tidak ada alasan bagi DPR untuk tidak serius.

Apa yang di utarakan diatas merupakan catatan dari mahasiswa selaku generasi muda bangsa yang bersumber dari nalar kritisnya untuk perbaikan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih aspiratif dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia.(*)

(*) Ilham Nur Hidayatullah
Ketua PW Hima Persis DKI Jakarta

Redaksihttps://www.genial.id/
Redaksi Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial

Baca Juga

Terkini

Joker: Antara Isu Ekologi dan Pesan Kemanusiaan

Genial. Watak manusia dan alam masa kini cenderung menampakkan wajah yang menakutkan. Ia suci, sekaligus menyimpan belati dalam dirinya, yang siap membunuh siapa saja....

Pesantren Persatuan Islam Pasca Terbitnya UU Pesantren

Terbitnya Undang- undang Pesantren harus dijadikan momentum perbaikan tata kelola pendidikan di Jamiyah Persatuan Islam yang selama ini terkesan tidak memiliki grand design sehingga...

Ada Joker Di Antara Kita

Genial. Dalam trilogi The Dark Knight, musuh Batman (Christian Bale) yang paling kuat, hebat dan punya harga diri tinggi adalah Joker.Joker merupakan musuh yang...

Pemda Sumbawa Komit Support Poto Sebagai Desa Pemajuan Kebudayaan Dari Indonesia Timur

Genial. Jakarta - Desa Poto di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), ditetapkan sebagai salah satu dari 10 desa percontohan pemajuan...

Lama Puasa Juara, Leo/Daniel Harumkan Indonesia Pada Kejuaraan WJC 2019

Genial - Setelah berhasil mengalahkan wakil dari China Di Zi Jian/Wang Chang pada babak final yang berlangsung di Kazan Rusia, Minggu (13/10) pasangan wakil...

Palapa Ring “Tol Langit” Dengan Kapasitas 100 Gbps

Genial - Pemerintah era Joko Widodo telah meresmikan rampungnya proyek infrastruktur jaringan kabel optik, Palapa Ring alias 'Tol Langit' pada Senin (14/10). Pembangunan tulang punggung jaringan telekomunikasi yang...

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial