Catatan Hukum tentang Diskualifikasi

GENIAL. Prabowo-Sandi memohon Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan atau mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf sebagai peserta Pilpres 2019. Alasan yang mendasari pendiskualifikasian karena melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Diskualifikasi dalam pilpres belum pernah terjadi. Namun, berbicara tentang diskualifikasi peserta dalam pemilukada, bukan hal baru bagi MK. Kasus Pilkada Kotawaringin Barat 2010, yang juga menjadi rujukan permohonan Prabowo-Sandi, merupakan salah satu landmark decision MK tentang diskualifikasi.

Dalam berbagai kasus sengketa hasil pemilukada lainnya, MK pun menjatuhkan putusan diskualifikasi. Sebut saja Pilkada Bengkulu Selatan 2008, peserta yang memenangi kontestasi pada putaran kedua, dicoret MK. Alasannya, terbukti pernah dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun. Ketika itu, status mantan terpidana dengan ancaman hukuman tertentu menjadi salah satu syarat calon kepala daerah.

Pada kasus lain, Pilwako Tebing Tinggi 2010. Walikota terpilih dibatalkan kemenangannya karena terbukti masih menjalani pidana, dalam masa percobaan.

Tidak hanya pencoretan. Dalam Pilkada Kota Jayapura, MK bahkan memulihkan bakal calon yang dicoret kepesertaannya oleh KPU. MK mendapatkan bukti penghalangan right to be candidate. Rekomendasi Panwaslu dan Putusan Pera-TUN disimpangi atau tidak dipatuhi oleh penyelenggara.

Memasuki pemilukada serentak 2015, hukum materiil yang lahir dari putusan-putusan MK dinormakan dalam UU. Terhadap pelanggaran-pelanggaran kualitatif dan pelanggaran politik uang yang TSM, peserta dapat dikenai sanksi diskualifikasi.

Penggunaan program untuk kegiatan calon, dan penggantian pejabat dalam rentang waktu tertentu, merupakan tindakan yang dapat menjadi sebab dicoretnya calon. Mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih maupun memilih calon tertentu, pemberian janji maupun uang agar penerima memilih calon tertentu, dapat juga didiskualifikasi.

UU memberikan wewenang penegakan hukumnya kepada Bawaslu. Dalam hal Bawaslu mendiskualifikasi peserta, KPU wajib menjalankan putusan tersebut. Upaya hukum dapat ditempuh oleh peserta yang dicoret dengan mengajukan keberatan ke MA.

Kini, dalam rezim Pemilu serentak 2019, hukum materiil dan hukum formil pendiskualifikasian peserta sama seperti dalam rezim Pemilikada serentak. Dituangkan dalam UU 7/2017. Pelanggaran TSM dilaporkan kepada dan diputus oleh Bawaslu. Demikian pula pelanggaran politisasi birokrasi, proses penegakan hukumnya secara tegas diberikan kepada Bawaslu.

Distribusi pemberian kewenangan electoral law enforcement kepada lembaga yang ada, sesuai tahapan penyelenggaraan, merupakan perbaikan dan hasil pembelajaran atau lesson learning dari penyelesaian sengketa-sengketa pemilu sebelumnya, yang menumpuk di MK. Sejak MK membuka keran pelanggaran TSM, hampir semua permasalahan pemilu dibawa ke sengketa hasil.

Mulai pemilukada serentak 2015, distribusi kewenangan telah berjalan. Dalam beberapa kasus penyelenggaraan pemilukada serentak, terdapat peserta yang didiskualifikasi, baik melalui Putusan Bawaslu maupun melalui Putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam pemilukada serentak, apabila terdapat calon yang melakukan pelanggaran penggantian pejabat, dapat dikenakan sanksi diskualifikasi. Penegakan hukumnya bukan lagi di MK, tetapi melalui laporan ke Bawaslu. Apabila laporan ke Bawaslu belum berhasil, proses hukumnya melalui gugatan TUN Pemilihan di PT TUN sampai terakhir di MA.

Bahkan sejak pemilukada serentak, sengketa yang dapat diajukan ke MK dibatasi hanya yang memenuhi ambang batas selisih suara maksimal 2 persen. Lebih dari ambang batas, diputus dalam Putusan Sela.

Demikian pula dalam pemilu serentak 2019, pelanggaran TSM diperiksa dan diputus oleh Bawaslu. Sanksi terberat berupa pencoretan atau diskualifikasi. Tidak ada pilihan lagi bagi KPU selain mentaati putusan Bawaslu. Tidak taat, bakal dihadapkan ke sidang DKPP. KPU menerbitkan keputusan pendiskualifikasian.

Bagi peserta pemilu yang keberatan atas Keputusan KPU yang mendiskualifikasi, dapat mengajukan keberatan ke MA. Apabila MA mengabulkan keberatan dari calon yang didiskualifikasi, KPU mencabut kembali SK pencoretan tersebut. Calon batal didiskualifikasi.

Catatan hukum ini setidaknya dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pendiskualifikasi peserta yang dapat dibuktikan melakukan pelanggaran TSM ataupun pelanggaran lainnya yang ber-sanksi pencoretan. Satu dan lain hal, agar tidak terjadi salah sangka terhadap peradilan sengketa hasil apabila ending-nya nanti menyatakan tidak mendiskualifikasi. Dengan telah diberikannya kewenangan mendiskualifikasi kepada Bawaslu, sepertinya MK akan memilih self restrain dan tidak lagi seprogresif zaman pemilu dan pemilukada belum serentak.

Namun demikian, menurut keyakinan saya, selain menjatuhkan putusan yang sifatnya korektif sebagai mahkamah kalkulator, MK juga tetap akan menjatuhkan putusan yang bernuansa punitif. Sepanjang terbukti ada pelanggaran yang signifikan, tak jarang MK memerintahkan pungut ulang, hitung ulang, pungut susulan ataupun buka kotak untuk hitung C1 plano. Ke semua itu adalah hukuman punitif dalam fungsinya yang tidak sekedar menjadi mahkamah kalkulator. [***]

Dr. Heru Widodo, SH., M.Hum

 

Avatar
Tim Redaksihttps://www.genial.id/
Tim Redaksi Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial

Baca Juga

Populer

Teror, Ramadan dan Kesalehan Sosial Muhammadiyah-NU

Teror itu terjadi 12 hari setelah bom bunuh diri dalam konser penyanyi Ariana Grande di Manchester, yang menewaskan 22 orang dan melukai puluhan orang...

Pesan Qur’anic Environmentalism Said Nursi

GENIAL. Ada sebuah kenikmatan dan kebahagiaan yang dalam terpatri dalam hati, saat saya mengikuti i’tikaf di kediaman Said Nursi yang terletak di Kota Isparta,...

Model Bisnis Agroforestry Petani Muda Garut

Genial—Sejumlah petani muda di Kabupaten Garut, Jawa Barat, berinisiatif membentuk koperasi untuk mengelola usaha wanatani komoditas kayu dan jeruk di kawasan hutan produksi milik...

Seokarno Memerangi Racun Taklid

GENIAL. Di antara benang merah surat-surat Bung Karno kepada Tuan Hassan adalah terkait taklid, atau sikap yang membebek kepada seseorang yang dianggap ahli agama. Soekarno...

Kang Jalal: Akan Banyak Hoaks yang Beredar Jelang Pilkada dan Pemilu

Ada tiga isu yang biasanya dicitrakan terhadap PDI Perjuangan, yaitu bahwa PDIP itu anti Islam, PDIP itu PKI dan belakangan isu Syiah yang sayangnya...

Selamat Datang Bulan Suci Ramadan (Bagian 2)

Jadi, dari ucapan Marhaban ya Syahra Ramadan itu, siapakah menyambut siapa? Siapakah tamu dan siapakah tuan rumah? Yang manakah kita, dan yang manakah bulan...

Catatan Hukum tentang Diskualifikasi

GENIAL. Prabowo-Sandi memohon Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan atau mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf sebagai peserta Pilpres 2019. Alasan yang mendasari pendiskualifikasian karena melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Diskualifikasi dalam pilpres belum pernah terjadi. Namun, berbicara tentang diskualifikasi peserta dalam pemilukada, bukan hal baru bagi MK. Kasus Pilkada Kotawaringin Barat 2010, yang juga menjadi rujukan permohonan Prabowo-Sandi, merupakan salah satu landmark decision MK tentang diskualifikasi.

Dalam berbagai kasus sengketa hasil pemilukada lainnya, MK pun menjatuhkan putusan diskualifikasi. Sebut saja Pilkada Bengkulu Selatan 2008, peserta yang memenangi kontestasi pada putaran kedua, dicoret MK. Alasannya, terbukti pernah dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun. Ketika itu, status mantan terpidana dengan ancaman hukuman tertentu menjadi salah satu syarat calon kepala daerah.

Pada kasus lain, Pilwako Tebing Tinggi 2010. Walikota terpilih dibatalkan kemenangannya karena terbukti masih menjalani pidana, dalam masa percobaan.

Tidak hanya pencoretan. Dalam Pilkada Kota Jayapura, MK bahkan memulihkan bakal calon yang dicoret kepesertaannya oleh KPU. MK mendapatkan bukti penghalangan right to be candidate. Rekomendasi Panwaslu dan Putusan Pera-TUN disimpangi atau tidak dipatuhi oleh penyelenggara.

Memasuki pemilukada serentak 2015, hukum materiil yang lahir dari putusan-putusan MK dinormakan dalam UU. Terhadap pelanggaran-pelanggaran kualitatif dan pelanggaran politik uang yang TSM, peserta dapat dikenai sanksi diskualifikasi.

Penggunaan program untuk kegiatan calon, dan penggantian pejabat dalam rentang waktu tertentu, merupakan tindakan yang dapat menjadi sebab dicoretnya calon. Mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih maupun memilih calon tertentu, pemberian janji maupun uang agar penerima memilih calon tertentu, dapat juga didiskualifikasi.

UU memberikan wewenang penegakan hukumnya kepada Bawaslu. Dalam hal Bawaslu mendiskualifikasi peserta, KPU wajib menjalankan putusan tersebut. Upaya hukum dapat ditempuh oleh peserta yang dicoret dengan mengajukan keberatan ke MA.

Kini, dalam rezim Pemilu serentak 2019, hukum materiil dan hukum formil pendiskualifikasian peserta sama seperti dalam rezim Pemilikada serentak. Dituangkan dalam UU 7/2017. Pelanggaran TSM dilaporkan kepada dan diputus oleh Bawaslu. Demikian pula pelanggaran politisasi birokrasi, proses penegakan hukumnya secara tegas diberikan kepada Bawaslu.

Distribusi pemberian kewenangan electoral law enforcement kepada lembaga yang ada, sesuai tahapan penyelenggaraan, merupakan perbaikan dan hasil pembelajaran atau lesson learning dari penyelesaian sengketa-sengketa pemilu sebelumnya, yang menumpuk di MK. Sejak MK membuka keran pelanggaran TSM, hampir semua permasalahan pemilu dibawa ke sengketa hasil.

Mulai pemilukada serentak 2015, distribusi kewenangan telah berjalan. Dalam beberapa kasus penyelenggaraan pemilukada serentak, terdapat peserta yang didiskualifikasi, baik melalui Putusan Bawaslu maupun melalui Putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam pemilukada serentak, apabila terdapat calon yang melakukan pelanggaran penggantian pejabat, dapat dikenakan sanksi diskualifikasi. Penegakan hukumnya bukan lagi di MK, tetapi melalui laporan ke Bawaslu. Apabila laporan ke Bawaslu belum berhasil, proses hukumnya melalui gugatan TUN Pemilihan di PT TUN sampai terakhir di MA.

Bahkan sejak pemilukada serentak, sengketa yang dapat diajukan ke MK dibatasi hanya yang memenuhi ambang batas selisih suara maksimal 2 persen. Lebih dari ambang batas, diputus dalam Putusan Sela.

Demikian pula dalam pemilu serentak 2019, pelanggaran TSM diperiksa dan diputus oleh Bawaslu. Sanksi terberat berupa pencoretan atau diskualifikasi. Tidak ada pilihan lagi bagi KPU selain mentaati putusan Bawaslu. Tidak taat, bakal dihadapkan ke sidang DKPP. KPU menerbitkan keputusan pendiskualifikasian.

Bagi peserta pemilu yang keberatan atas Keputusan KPU yang mendiskualifikasi, dapat mengajukan keberatan ke MA. Apabila MA mengabulkan keberatan dari calon yang didiskualifikasi, KPU mencabut kembali SK pencoretan tersebut. Calon batal didiskualifikasi.

Catatan hukum ini setidaknya dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pendiskualifikasi peserta yang dapat dibuktikan melakukan pelanggaran TSM ataupun pelanggaran lainnya yang ber-sanksi pencoretan. Satu dan lain hal, agar tidak terjadi salah sangka terhadap peradilan sengketa hasil apabila ending-nya nanti menyatakan tidak mendiskualifikasi. Dengan telah diberikannya kewenangan mendiskualifikasi kepada Bawaslu, sepertinya MK akan memilih self restrain dan tidak lagi seprogresif zaman pemilu dan pemilukada belum serentak.

Namun demikian, menurut keyakinan saya, selain menjatuhkan putusan yang sifatnya korektif sebagai mahkamah kalkulator, MK juga tetap akan menjatuhkan putusan yang bernuansa punitif. Sepanjang terbukti ada pelanggaran yang signifikan, tak jarang MK memerintahkan pungut ulang, hitung ulang, pungut susulan ataupun buka kotak untuk hitung C1 plano. Ke semua itu adalah hukuman punitif dalam fungsinya yang tidak sekedar menjadi mahkamah kalkulator. [***]

Dr. Heru Widodo, SH., M.Hum

 

Avatar
Tim Redaksihttps://www.genial.id/
Tim Redaksi Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial

Baca Juga

Populer

Teror, Ramadan dan Kesalehan Sosial Muhammadiyah-NU

Teror itu terjadi 12 hari setelah bom bunuh diri dalam konser penyanyi Ariana Grande di Manchester, yang menewaskan 22 orang dan melukai puluhan orang...

Pesan Qur’anic Environmentalism Said Nursi

GENIAL. Ada sebuah kenikmatan dan kebahagiaan yang dalam terpatri dalam hati, saat saya mengikuti i’tikaf di kediaman Said Nursi yang terletak di Kota Isparta,...

Model Bisnis Agroforestry Petani Muda Garut

Genial—Sejumlah petani muda di Kabupaten Garut, Jawa Barat, berinisiatif membentuk koperasi untuk mengelola usaha wanatani komoditas kayu dan jeruk di kawasan hutan produksi milik...

Seokarno Memerangi Racun Taklid

GENIAL. Di antara benang merah surat-surat Bung Karno kepada Tuan Hassan adalah terkait taklid, atau sikap yang membebek kepada seseorang yang dianggap ahli agama. Soekarno...

Kang Jalal: Akan Banyak Hoaks yang Beredar Jelang Pilkada dan Pemilu

Ada tiga isu yang biasanya dicitrakan terhadap PDI Perjuangan, yaitu bahwa PDIP itu anti Islam, PDIP itu PKI dan belakangan isu Syiah yang sayangnya...

Selamat Datang Bulan Suci Ramadan (Bagian 2)

Jadi, dari ucapan Marhaban ya Syahra Ramadan itu, siapakah menyambut siapa? Siapakah tamu dan siapakah tuan rumah? Yang manakah kita, dan yang manakah bulan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial