Catatan Hukum tentang Diskualifikasi

GENIAL. Prabowo-Sandi memohon Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan atau mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf sebagai peserta Pilpres 2019. Alasan yang mendasari pendiskualifikasian karena melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Diskualifikasi dalam pilpres belum pernah terjadi. Namun, berbicara tentang diskualifikasi peserta dalam pemilukada, bukan hal baru bagi MK. Kasus Pilkada Kotawaringin Barat 2010, yang juga menjadi rujukan permohonan Prabowo-Sandi, merupakan salah satu landmark decision MK tentang diskualifikasi.

Dalam berbagai kasus sengketa hasil pemilukada lainnya, MK pun menjatuhkan putusan diskualifikasi. Sebut saja Pilkada Bengkulu Selatan 2008, peserta yang memenangi kontestasi pada putaran kedua, dicoret MK. Alasannya, terbukti pernah dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun. Ketika itu, status mantan terpidana dengan ancaman hukuman tertentu menjadi salah satu syarat calon kepala daerah.

Pada kasus lain, Pilwako Tebing Tinggi 2010. Walikota terpilih dibatalkan kemenangannya karena terbukti masih menjalani pidana, dalam masa percobaan.

Tidak hanya pencoretan. Dalam Pilkada Kota Jayapura, MK bahkan memulihkan bakal calon yang dicoret kepesertaannya oleh KPU. MK mendapatkan bukti penghalangan right to be candidate. Rekomendasi Panwaslu dan Putusan Pera-TUN disimpangi atau tidak dipatuhi oleh penyelenggara.

Memasuki pemilukada serentak 2015, hukum materiil yang lahir dari putusan-putusan MK dinormakan dalam UU. Terhadap pelanggaran-pelanggaran kualitatif dan pelanggaran politik uang yang TSM, peserta dapat dikenai sanksi diskualifikasi.

Penggunaan program untuk kegiatan calon, dan penggantian pejabat dalam rentang waktu tertentu, merupakan tindakan yang dapat menjadi sebab dicoretnya calon. Mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih maupun memilih calon tertentu, pemberian janji maupun uang agar penerima memilih calon tertentu, dapat juga didiskualifikasi.

UU memberikan wewenang penegakan hukumnya kepada Bawaslu. Dalam hal Bawaslu mendiskualifikasi peserta, KPU wajib menjalankan putusan tersebut. Upaya hukum dapat ditempuh oleh peserta yang dicoret dengan mengajukan keberatan ke MA.

Kini, dalam rezim Pemilu serentak 2019, hukum materiil dan hukum formil pendiskualifikasian peserta sama seperti dalam rezim Pemilikada serentak. Dituangkan dalam UU 7/2017. Pelanggaran TSM dilaporkan kepada dan diputus oleh Bawaslu. Demikian pula pelanggaran politisasi birokrasi, proses penegakan hukumnya secara tegas diberikan kepada Bawaslu.

Distribusi pemberian kewenangan electoral law enforcement kepada lembaga yang ada, sesuai tahapan penyelenggaraan, merupakan perbaikan dan hasil pembelajaran atau lesson learning dari penyelesaian sengketa-sengketa pemilu sebelumnya, yang menumpuk di MK. Sejak MK membuka keran pelanggaran TSM, hampir semua permasalahan pemilu dibawa ke sengketa hasil.

Mulai pemilukada serentak 2015, distribusi kewenangan telah berjalan. Dalam beberapa kasus penyelenggaraan pemilukada serentak, terdapat peserta yang didiskualifikasi, baik melalui Putusan Bawaslu maupun melalui Putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam pemilukada serentak, apabila terdapat calon yang melakukan pelanggaran penggantian pejabat, dapat dikenakan sanksi diskualifikasi. Penegakan hukumnya bukan lagi di MK, tetapi melalui laporan ke Bawaslu. Apabila laporan ke Bawaslu belum berhasil, proses hukumnya melalui gugatan TUN Pemilihan di PT TUN sampai terakhir di MA.

Bahkan sejak pemilukada serentak, sengketa yang dapat diajukan ke MK dibatasi hanya yang memenuhi ambang batas selisih suara maksimal 2 persen. Lebih dari ambang batas, diputus dalam Putusan Sela.

Demikian pula dalam pemilu serentak 2019, pelanggaran TSM diperiksa dan diputus oleh Bawaslu. Sanksi terberat berupa pencoretan atau diskualifikasi. Tidak ada pilihan lagi bagi KPU selain mentaati putusan Bawaslu. Tidak taat, bakal dihadapkan ke sidang DKPP. KPU menerbitkan keputusan pendiskualifikasian.

Bagi peserta pemilu yang keberatan atas Keputusan KPU yang mendiskualifikasi, dapat mengajukan keberatan ke MA. Apabila MA mengabulkan keberatan dari calon yang didiskualifikasi, KPU mencabut kembali SK pencoretan tersebut. Calon batal didiskualifikasi.

Catatan hukum ini setidaknya dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pendiskualifikasi peserta yang dapat dibuktikan melakukan pelanggaran TSM ataupun pelanggaran lainnya yang ber-sanksi pencoretan. Satu dan lain hal, agar tidak terjadi salah sangka terhadap peradilan sengketa hasil apabila ending-nya nanti menyatakan tidak mendiskualifikasi. Dengan telah diberikannya kewenangan mendiskualifikasi kepada Bawaslu, sepertinya MK akan memilih self restrain dan tidak lagi seprogresif zaman pemilu dan pemilukada belum serentak.

Namun demikian, menurut keyakinan saya, selain menjatuhkan putusan yang sifatnya korektif sebagai mahkamah kalkulator, MK juga tetap akan menjatuhkan putusan yang bernuansa punitif. Sepanjang terbukti ada pelanggaran yang signifikan, tak jarang MK memerintahkan pungut ulang, hitung ulang, pungut susulan ataupun buka kotak untuk hitung C1 plano. Ke semua itu adalah hukuman punitif dalam fungsinya yang tidak sekedar menjadi mahkamah kalkulator. [***]

Dr. Heru Widodo, SH., M.Hum

 

Avatar
Tim Redaksihttps://www.genial.id/
Tim Redaksi Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial

Baca Juga

Populer

Konsep GBHN yang Diusulkan PDIP Berbeda dengan Zaman Orba

GENIAL. Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan, konsep Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diusulkan PDI Perjuangan berbeda...

Lima Bersaudara Dilantik Jadi Anggota DPRD

GENIAL. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, periode 2019-2024, menjadi saksi bisu keberhasilan lima bersaudara....

PDIP Unjuk Gigi Tim Penanggulangan Bencana

GENIAL. PDI Perjuangan unjuk gigi penanganan cepat penanggulangan bencana yang terjadi di Tanah Air saat delegasi Rusia menyambangi Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta,...

Abdul Rafiq Potensial untuk Ketua DPRD Sumbawa

GENIAL. DPC PDI Perjuangan Sumbawa setidaknya menyiapkan tiga nama yang dicalonkan sebagai Ketua DPRD. Ketiga nama tersebut adalah Abdul Rafiq, Gita Liesbano, dan Eddy...

Berharap Duduk di Komisi X DPR Rano Berkomitmen Majukan Budaya

GENIAL. Caleg DPR RI terpilih periode 2019-2024 Rano Karno mengatakan kebudayaan adalah salah satu bagian dari Trisakti Bung Karno. Karena itu, PDI Perjuangan menjadikan...

Anak Kartosuwiryo Berikrar Setia Pada NKRI di Hadapan Wiranto

GENIAL. Sarjono Kartosuwiryo, anak dari Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, tokoh utama Gerakan DI/TII yang hendak mendirikan Negara Islam Indonesia, membaca ikrar setia terhadap Pancasila, UUD...

Catatan Hukum tentang Diskualifikasi

GENIAL. Prabowo-Sandi memohon Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan atau mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf sebagai peserta Pilpres 2019. Alasan yang mendasari pendiskualifikasian karena melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Diskualifikasi dalam pilpres belum pernah terjadi. Namun, berbicara tentang diskualifikasi peserta dalam pemilukada, bukan hal baru bagi MK. Kasus Pilkada Kotawaringin Barat 2010, yang juga menjadi rujukan permohonan Prabowo-Sandi, merupakan salah satu landmark decision MK tentang diskualifikasi.

Dalam berbagai kasus sengketa hasil pemilukada lainnya, MK pun menjatuhkan putusan diskualifikasi. Sebut saja Pilkada Bengkulu Selatan 2008, peserta yang memenangi kontestasi pada putaran kedua, dicoret MK. Alasannya, terbukti pernah dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun. Ketika itu, status mantan terpidana dengan ancaman hukuman tertentu menjadi salah satu syarat calon kepala daerah.

Pada kasus lain, Pilwako Tebing Tinggi 2010. Walikota terpilih dibatalkan kemenangannya karena terbukti masih menjalani pidana, dalam masa percobaan.

Tidak hanya pencoretan. Dalam Pilkada Kota Jayapura, MK bahkan memulihkan bakal calon yang dicoret kepesertaannya oleh KPU. MK mendapatkan bukti penghalangan right to be candidate. Rekomendasi Panwaslu dan Putusan Pera-TUN disimpangi atau tidak dipatuhi oleh penyelenggara.

Memasuki pemilukada serentak 2015, hukum materiil yang lahir dari putusan-putusan MK dinormakan dalam UU. Terhadap pelanggaran-pelanggaran kualitatif dan pelanggaran politik uang yang TSM, peserta dapat dikenai sanksi diskualifikasi.

Penggunaan program untuk kegiatan calon, dan penggantian pejabat dalam rentang waktu tertentu, merupakan tindakan yang dapat menjadi sebab dicoretnya calon. Mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih maupun memilih calon tertentu, pemberian janji maupun uang agar penerima memilih calon tertentu, dapat juga didiskualifikasi.

UU memberikan wewenang penegakan hukumnya kepada Bawaslu. Dalam hal Bawaslu mendiskualifikasi peserta, KPU wajib menjalankan putusan tersebut. Upaya hukum dapat ditempuh oleh peserta yang dicoret dengan mengajukan keberatan ke MA.

Kini, dalam rezim Pemilu serentak 2019, hukum materiil dan hukum formil pendiskualifikasian peserta sama seperti dalam rezim Pemilikada serentak. Dituangkan dalam UU 7/2017. Pelanggaran TSM dilaporkan kepada dan diputus oleh Bawaslu. Demikian pula pelanggaran politisasi birokrasi, proses penegakan hukumnya secara tegas diberikan kepada Bawaslu.

Distribusi pemberian kewenangan electoral law enforcement kepada lembaga yang ada, sesuai tahapan penyelenggaraan, merupakan perbaikan dan hasil pembelajaran atau lesson learning dari penyelesaian sengketa-sengketa pemilu sebelumnya, yang menumpuk di MK. Sejak MK membuka keran pelanggaran TSM, hampir semua permasalahan pemilu dibawa ke sengketa hasil.

Mulai pemilukada serentak 2015, distribusi kewenangan telah berjalan. Dalam beberapa kasus penyelenggaraan pemilukada serentak, terdapat peserta yang didiskualifikasi, baik melalui Putusan Bawaslu maupun melalui Putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam pemilukada serentak, apabila terdapat calon yang melakukan pelanggaran penggantian pejabat, dapat dikenakan sanksi diskualifikasi. Penegakan hukumnya bukan lagi di MK, tetapi melalui laporan ke Bawaslu. Apabila laporan ke Bawaslu belum berhasil, proses hukumnya melalui gugatan TUN Pemilihan di PT TUN sampai terakhir di MA.

Bahkan sejak pemilukada serentak, sengketa yang dapat diajukan ke MK dibatasi hanya yang memenuhi ambang batas selisih suara maksimal 2 persen. Lebih dari ambang batas, diputus dalam Putusan Sela.

Demikian pula dalam pemilu serentak 2019, pelanggaran TSM diperiksa dan diputus oleh Bawaslu. Sanksi terberat berupa pencoretan atau diskualifikasi. Tidak ada pilihan lagi bagi KPU selain mentaati putusan Bawaslu. Tidak taat, bakal dihadapkan ke sidang DKPP. KPU menerbitkan keputusan pendiskualifikasian.

Bagi peserta pemilu yang keberatan atas Keputusan KPU yang mendiskualifikasi, dapat mengajukan keberatan ke MA. Apabila MA mengabulkan keberatan dari calon yang didiskualifikasi, KPU mencabut kembali SK pencoretan tersebut. Calon batal didiskualifikasi.

Catatan hukum ini setidaknya dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pendiskualifikasi peserta yang dapat dibuktikan melakukan pelanggaran TSM ataupun pelanggaran lainnya yang ber-sanksi pencoretan. Satu dan lain hal, agar tidak terjadi salah sangka terhadap peradilan sengketa hasil apabila ending-nya nanti menyatakan tidak mendiskualifikasi. Dengan telah diberikannya kewenangan mendiskualifikasi kepada Bawaslu, sepertinya MK akan memilih self restrain dan tidak lagi seprogresif zaman pemilu dan pemilukada belum serentak.

Namun demikian, menurut keyakinan saya, selain menjatuhkan putusan yang sifatnya korektif sebagai mahkamah kalkulator, MK juga tetap akan menjatuhkan putusan yang bernuansa punitif. Sepanjang terbukti ada pelanggaran yang signifikan, tak jarang MK memerintahkan pungut ulang, hitung ulang, pungut susulan ataupun buka kotak untuk hitung C1 plano. Ke semua itu adalah hukuman punitif dalam fungsinya yang tidak sekedar menjadi mahkamah kalkulator. [***]

Dr. Heru Widodo, SH., M.Hum

 

Avatar
Tim Redaksihttps://www.genial.id/
Tim Redaksi Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial

Baca Juga

Populer

Lima Bersaudara Dilantik Jadi Anggota DPRD

GENIAL. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, periode 2019-2024, menjadi saksi bisu keberhasilan lima bersaudara....

Lord Didi dan Romantisme Orang Jawa

GENIAL.  Tentu banyak unsur sehingga Didi Kempot dijuluki sebagai Lord Didi dan lebih dari itu “The Godfather of Broken Heart”. Yang jelas, dia diuntungkan...

Konsep GBHN yang Diusulkan PDIP Berbeda dengan Zaman Orba

GENIAL. Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan, konsep Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diusulkan PDI Perjuangan berbeda...

Djarot Sindir Anies, Jomblo kok Betah!

GENIAL. Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mempertanyakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang masih betah ‘menjomblo’ memimpin Ibu Kota. Djarot yang pernah...

Relawan Eksponen HMI Pro Jokowi Minta Jaksa Agung Jangan Partisan

GENIAL. Wacana perebutan posisi Jaksa agung jadi bahasan politisi partai koalisi Jokowi. Tentu saja, wacana "perebutan" posisi Jaksa agung tidak elok. Pasalnya sebagai bagian...

Abdul Rafiq Potensial untuk Ketua DPRD Sumbawa

GENIAL. DPC PDI Perjuangan Sumbawa setidaknya menyiapkan tiga nama yang dicalonkan sebagai Ketua DPRD. Ketiga nama tersebut adalah Abdul Rafiq, Gita Liesbano, dan Eddy...
Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial