BW Seperti Politisi yang Kurang Literasi

GENIAL. Pernyataan kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), dengan menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Mahkamah Kalkulator merupakan pengiringan isu yang sangat tidak mendidik publik. BW juga terlihat jelas mau melecehkan institusi lembaga negara.

Demikian disampaikan Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Mahmudin Muslim. Mahmudin menilai BW juga mencoba mengiring publik seolah-olah MK hanya menngurusi sengketa pemilu. Padahal mandat konstitusi UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji formil dan materiil konstitusionalitas UU. Juga menyelesaikan sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara.

“Dua dari lima wewenang yg diberikan konstitusi itu, pada faktanya yg paling banyak dan rutin dilakukan MK, ketimbang menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Lewat dua kewenangan itu pula, keputusan MK mendasarkan pada  pertimbangan dan penilaian juridis konstitusional. Bukan mendasarkan pada perhitungan angka angka,” kata Mahmudin.

Mahmudin juga mengingatkan BW bahwa MK adalah kekuasaan yang merdeka. MK  secara mandiri mengatur urusan organisasi  administrasi dan keuangannya sendiri. Tidak boleh dan tidak bisa putusannya diintervensi oleh kekuasaan apapun dan siapapun. Sebaliknya semua pihak, termasuk rejim berkuasa harus menghormati dan patuh pada putusan MK yang final dan mengikat.

Idenpendensi MK ini, sambung Mahmudin, sangat jelas dan terang tidak bisa di intervensi oleh institusi negara lainnya, apalagi menjadi bagian dari sebuah pemerintahan. Makanya pernyataan BW dengan mengatakan semoga MK bukan bagian dari rejim yang korup memperlihatkan ketidaktahuan BW tentang konstitusi yang sangat jelas mengatur independensi MK.

“Pernyataaan BW ini lebih mirip politisi yang kurang literatur. Mestinya BW sebagai pengacara yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum sebagai ada dalam UU Advokat bertanggungjawab untuk turut serta membangun kepercayaan publik pada proses hukum. Termasuk menjaga marwah sebuah lembaga negara,” demikian Mahmudin. [***]

Avatar
Tim Redaksihttps://www.genial.id/
Tim Redaksi Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial

Baca Juga

Populer

Konsep GBHN yang Diusulkan PDIP Berbeda dengan Zaman Orba

GENIAL. Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan, konsep Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diusulkan PDI Perjuangan berbeda...

Lima Bersaudara Dilantik Jadi Anggota DPRD

GENIAL. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, periode 2019-2024, menjadi saksi bisu keberhasilan lima bersaudara....

PDIP Unjuk Gigi Tim Penanggulangan Bencana

GENIAL. PDI Perjuangan unjuk gigi penanganan cepat penanggulangan bencana yang terjadi di Tanah Air saat delegasi Rusia menyambangi Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta,...

Abdul Rafiq Potensial untuk Ketua DPRD Sumbawa

GENIAL. DPC PDI Perjuangan Sumbawa setidaknya menyiapkan tiga nama yang dicalonkan sebagai Ketua DPRD. Ketiga nama tersebut adalah Abdul Rafiq, Gita Liesbano, dan Eddy...

Berharap Duduk di Komisi X DPR Rano Berkomitmen Majukan Budaya

GENIAL. Caleg DPR RI terpilih periode 2019-2024 Rano Karno mengatakan kebudayaan adalah salah satu bagian dari Trisakti Bung Karno. Karena itu, PDI Perjuangan menjadikan...

Anak Kartosuwiryo Berikrar Setia Pada NKRI di Hadapan Wiranto

GENIAL. Sarjono Kartosuwiryo, anak dari Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, tokoh utama Gerakan DI/TII yang hendak mendirikan Negara Islam Indonesia, membaca ikrar setia terhadap Pancasila, UUD...

BW Seperti Politisi yang Kurang Literasi

GENIAL. Pernyataan kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), dengan menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Mahkamah Kalkulator merupakan pengiringan isu yang sangat tidak mendidik publik. BW juga terlihat jelas mau melecehkan institusi lembaga negara.

Demikian disampaikan Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Mahmudin Muslim. Mahmudin menilai BW juga mencoba mengiring publik seolah-olah MK hanya menngurusi sengketa pemilu. Padahal mandat konstitusi UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji formil dan materiil konstitusionalitas UU. Juga menyelesaikan sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara.

“Dua dari lima wewenang yg diberikan konstitusi itu, pada faktanya yg paling banyak dan rutin dilakukan MK, ketimbang menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Lewat dua kewenangan itu pula, keputusan MK mendasarkan pada  pertimbangan dan penilaian juridis konstitusional. Bukan mendasarkan pada perhitungan angka angka,” kata Mahmudin.

Mahmudin juga mengingatkan BW bahwa MK adalah kekuasaan yang merdeka. MK  secara mandiri mengatur urusan organisasi  administrasi dan keuangannya sendiri. Tidak boleh dan tidak bisa putusannya diintervensi oleh kekuasaan apapun dan siapapun. Sebaliknya semua pihak, termasuk rejim berkuasa harus menghormati dan patuh pada putusan MK yang final dan mengikat.

Idenpendensi MK ini, sambung Mahmudin, sangat jelas dan terang tidak bisa di intervensi oleh institusi negara lainnya, apalagi menjadi bagian dari sebuah pemerintahan. Makanya pernyataan BW dengan mengatakan semoga MK bukan bagian dari rejim yang korup memperlihatkan ketidaktahuan BW tentang konstitusi yang sangat jelas mengatur independensi MK.

“Pernyataaan BW ini lebih mirip politisi yang kurang literatur. Mestinya BW sebagai pengacara yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum sebagai ada dalam UU Advokat bertanggungjawab untuk turut serta membangun kepercayaan publik pada proses hukum. Termasuk menjaga marwah sebuah lembaga negara,” demikian Mahmudin. [***]

Avatar
Tim Redaksihttps://www.genial.id/
Tim Redaksi Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial

Baca Juga

Populer

Lima Bersaudara Dilantik Jadi Anggota DPRD

GENIAL. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, periode 2019-2024, menjadi saksi bisu keberhasilan lima bersaudara....

Lord Didi dan Romantisme Orang Jawa

GENIAL.  Tentu banyak unsur sehingga Didi Kempot dijuluki sebagai Lord Didi dan lebih dari itu “The Godfather of Broken Heart”. Yang jelas, dia diuntungkan...

Konsep GBHN yang Diusulkan PDIP Berbeda dengan Zaman Orba

GENIAL. Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan, konsep Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diusulkan PDI Perjuangan berbeda...

Djarot Sindir Anies, Jomblo kok Betah!

GENIAL. Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mempertanyakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang masih betah ‘menjomblo’ memimpin Ibu Kota. Djarot yang pernah...

Relawan Eksponen HMI Pro Jokowi Minta Jaksa Agung Jangan Partisan

GENIAL. Wacana perebutan posisi Jaksa agung jadi bahasan politisi partai koalisi Jokowi. Tentu saja, wacana "perebutan" posisi Jaksa agung tidak elok. Pasalnya sebagai bagian...

Abdul Rafiq Potensial untuk Ketua DPRD Sumbawa

GENIAL. DPC PDI Perjuangan Sumbawa setidaknya menyiapkan tiga nama yang dicalonkan sebagai Ketua DPRD. Ketiga nama tersebut adalah Abdul Rafiq, Gita Liesbano, dan Eddy...
Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial