Arteria Dahlan Bilang Revisi UU Bukan Lemahkan tapi Perkuat KPK

Genial. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak revisi Undang-undang atau UU KPK yang diinisiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lantaran terdapat sembilan poin yang bisa melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Namun hal itu dibantah anggota Komisi III DPR dari PDI Perjuangan, Arteria Dahlan.

Dia bilang, wewenang KPK dalam Rancangan UU (RUU) yang diusulkan parlemen tidak ada yang dicabut, melainkan diperkuat. Karena itu, Arteria mempertanyakan keberatan KPK atas usulan mereka.

“Saya ingin tanya juga kalau dikatakan pelemahan, ada tidak kewenangan-kewenangan, kekuasaan-kekuasaan yang sudah dihadirkan di UU lama itu yang kami cabut? Sama sekali masih eksis. Existing articles itu yang kami sempurnakan,” kata dia dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Selasa malam, 10 September 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.

Penyempurnaan dan penguatan tersebut ada pada 33 pasal dalam RUU inisiasi DPR. Dengan begitu, lembaga yang saat ini dipimpin Agus Raharjo itu akan semakin kuat.

“Dalam UU baru ini, kami tegaskan penguatan sistem kelembagaan. Apa itu? KPK merupakan lembaga penegak hukum, pembantu presiden di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Salahkah kalau kita buat norma seperti itu? Di mana unsur pelemahannya?” tanya dia.

Karena itu, Arteria menantang KPK untuk menunjukkan pasal mana yang bisa mengebiri kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi di Indonesia. “Dalam persepktif apa, ada 33 pasal, coba sebutkan satu-satu, pasal yang mana yang dinilai melemahkan? Apa sudah baca?” ujarnya.

Arteria juga menjelaskan bahwa usulan revisi UU KPK No 30 tahun 2002 bukan PDI Perjuangan yang mengusulkan pertama kali dan tidak dilakukan secara mendadak. Revisi UU KPK sudah diusulkan sejak 2015 lalu dan dua tahun kemudian atau 2017 masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas.

Saat itu, menurut dia, pembahasannya sudah hampir final tapi wakil rakyat memutuskan menunda, bukan membatalkannya. Jadi, jika revisi UU ini kembali diajukan karena sudah masuk dalam Prolegnas dan melalui pembahasan yang panjang.

Nah, jika saat ini KPK keberatan dan menolak revisi UU usulan DPR, menurut dia, itu merupakan hal yang wajar. Alasannya, kata Arteria, karena KPK ogah dikoresi kinerjanya.(Mil)

Tim Redaksihttps://www.genial.id/
Tim Redaksi Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial

Baca Juga

Populer

Ketum Hipmi 2019-2022 Dijabat Kader PDI Perjuangan

Genial. CEO PT Batulicin 69 dan PT Maming 69, Mardani H Maming resmi terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode kepengurusan...

Ada Pihak yang Menyerang Pribadi, PDIP Siap Pasang Badan untuk Jokowi

Genial. PDI Perjuangan pasang badan saat pribadi Presiden RI, Joko Widodo yang juga kader banteng diserang terkait pro kontra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Kami mengkritik...

Kisah Habibie di Ujung Kekuasaan Soeharto: Terima Telepon Mengejutkan dari Menko Ginandjar

Genial. BJ. Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia, mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, pada sekira pukul 18.05 WIB,...

Rafiq Pimpin DPRD Sumbawa, Segera Diparipurnakan

Genial. Sumbawa Besar - Keempat calon Pimpinan DPRD, A. Rafiq dari PDIP (Ketua), M. Ansori dari Partai Gerindra (Wakil Ketua), Syamsul Fikri M.Si dari...

Konsolidasi di Kalbar, PDIP Target Menang Minimal 60 Persen di Pilkada 2020

Genial. Di Pilkada Serentak 2020, akan ada pemilihan kepala daerah baru di 7 wilayah kabupaten/kota. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya...

Sejarah Penyusunan Naskah Proklamasi

Tulisan ini pernah dimuat di jurnal Negarawan tahun 2006 Membuka Catatan Sejarah: Detik-Detik Proklamasi, 17 Agustus 1945***Rombongan penjemput tiba di Rengasdengklok sekitar pukul 17.00....

Arteria Dahlan Bilang Revisi UU Bukan Lemahkan tapi Perkuat KPK

Genial. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak revisi Undang-undang atau UU KPK yang diinisiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lantaran terdapat sembilan poin yang bisa melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Namun hal itu dibantah anggota Komisi III DPR dari PDI Perjuangan, Arteria Dahlan.

Dia bilang, wewenang KPK dalam Rancangan UU (RUU) yang diusulkan parlemen tidak ada yang dicabut, melainkan diperkuat. Karena itu, Arteria mempertanyakan keberatan KPK atas usulan mereka.

“Saya ingin tanya juga kalau dikatakan pelemahan, ada tidak kewenangan-kewenangan, kekuasaan-kekuasaan yang sudah dihadirkan di UU lama itu yang kami cabut? Sama sekali masih eksis. Existing articles itu yang kami sempurnakan,” kata dia dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Selasa malam, 10 September 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.

Penyempurnaan dan penguatan tersebut ada pada 33 pasal dalam RUU inisiasi DPR. Dengan begitu, lembaga yang saat ini dipimpin Agus Raharjo itu akan semakin kuat.

“Dalam UU baru ini, kami tegaskan penguatan sistem kelembagaan. Apa itu? KPK merupakan lembaga penegak hukum, pembantu presiden di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Salahkah kalau kita buat norma seperti itu? Di mana unsur pelemahannya?” tanya dia.

Karena itu, Arteria menantang KPK untuk menunjukkan pasal mana yang bisa mengebiri kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi di Indonesia. “Dalam persepktif apa, ada 33 pasal, coba sebutkan satu-satu, pasal yang mana yang dinilai melemahkan? Apa sudah baca?” ujarnya.

Arteria juga menjelaskan bahwa usulan revisi UU KPK No 30 tahun 2002 bukan PDI Perjuangan yang mengusulkan pertama kali dan tidak dilakukan secara mendadak. Revisi UU KPK sudah diusulkan sejak 2015 lalu dan dua tahun kemudian atau 2017 masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas.

Saat itu, menurut dia, pembahasannya sudah hampir final tapi wakil rakyat memutuskan menunda, bukan membatalkannya. Jadi, jika revisi UU ini kembali diajukan karena sudah masuk dalam Prolegnas dan melalui pembahasan yang panjang.

Nah, jika saat ini KPK keberatan dan menolak revisi UU usulan DPR, menurut dia, itu merupakan hal yang wajar. Alasannya, kata Arteria, karena KPK ogah dikoresi kinerjanya.(Mil)

Tim Redaksihttps://www.genial.id/
Tim Redaksi Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial

Baca Juga

Populer

Desa Poto Kab. Sumbawa Percontohan Pemajuan Kebudayaan di Indonesia

Desa Poto merupakan satu-satunya desa di kawasan timur Indonesia yang terpilih, dan akan direplikasi oleh desa-desa lainnya di Indonesia.

Ketum Hipmi 2019-2022 Dijabat Kader PDI Perjuangan

Genial. CEO PT Batulicin 69 dan PT Maming 69, Mardani H Maming resmi terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode kepengurusan...

Sebut Jokowi Salah Urus Negara, Alumni HMI: Pernyataan Amien Sangat Naif dan Lecehkan Pilihan Rakyat

Genial. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mahmuddin Muslim menilai pernyataan Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais yang menyebut pemerintahan Jokowi-JK sudah salah urus...

Lima Bersaudara Dilantik Jadi Anggota DPRD

GENIAL. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, periode 2019-2024, menjadi saksi bisu keberhasilan lima bersaudara....

Ada Pihak yang Menyerang Pribadi, PDIP Siap Pasang Badan untuk Jokowi

Genial. PDI Perjuangan pasang badan saat pribadi Presiden RI, Joko Widodo yang juga kader banteng diserang terkait pro kontra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Kami mengkritik...

Kemendikbud Gelar Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional

GENIAL. Upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing terus dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Salah...

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Genial—Bacaan Ideal Generasi Milenial